memperlihatkan kekhilafan atau kekeliruan hakim sehingga berimplikasi peninjauan kembali oleh Penuntut Umum (2) Untuk mengetahui sejauh manakah pengaturan hukum tentang alasan kekhilafan hakim dalam upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara pidana (3) Bagaimana konsep ideal pengaturan hukum peninjauan kembali (herziening)

See Full PDFDownload PDF. Yanto and Association JalanMerdeka No. 18 Yogyakarta Telp (+62274) 5441362 Fax (+62274) 6543141 Hal : Kontra Memori Peninjauan Kembali Lamp : Surat Kuasa Khusus Yogyakarta, 30 Juni 2012 Kontra Memori Peninjauan Kembali Atas Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Tahun 1960, tanah sengketaharus dikembalikan kepada Penggugat;Bahwa alasan peninjauan kembali lainnya mengenai adanya 2 (dua) putusanyang saling bertentangan juga tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti secara saksama memori peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali dihubungkan dengan pertimbangan judex juris ternyatatidak
misalnya terkait dengan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK), polemik antara kepastian hukum dan keadilan kembali mengemuka setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan No. 34/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945.
Sehubungan dengan itu, M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (hal. 354) menuliskan: Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Anand, Ghansham dan Roro, Fiska Silvia Raden, ‘Problematika Upaya Peninjauan Kembali Perkara Perdata dalam Tata Hukum Acara Perdata di Indonesia’, 2015, Vol. 1, No. 1, Jurnal Asosiasi Hukum Acara Perdata (ADHAPER). PDF 1. Akta permohonan peninjauan kembali PDF 2. Akta permohonan kasasi PDF 2. Berita acara sumpah bukti baru/novum (dalam hal PK diajukan karena alasan adanya bukti baru) PDF 3. Tanda terima memori kasasi PDF 3. Memori peninjauan kembali RTF 4. Memori kasasi RTF 4. Kontra memori peninjauan kembali RTF 5. Kontra memori kasasi RTF 5.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/Pdt.Sus-PHI/2016. Referensi: SOP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus, tentang Penyelesaian Berkas Permohonan Peninjauan Kembali PHI, diakses pada 20 Agustus 2018, pukul 14.15 WIB. [1] Penjelasan Umum Angka 10 UU PPHI.
7dCZ3.
  • 63gfgr04cp.pages.dev/290
  • 63gfgr04cp.pages.dev/444
  • 63gfgr04cp.pages.dev/233
  • 63gfgr04cp.pages.dev/104
  • 63gfgr04cp.pages.dev/129
  • 63gfgr04cp.pages.dev/87
  • 63gfgr04cp.pages.dev/158
  • 63gfgr04cp.pages.dev/399

    • contoh memori peninjauan kembali perdata pdf